BPUPKI

BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan badan pembentukan pemerintah Jepang. Badan ini didirikan secara resmi pada tanggal 29 April 1945 sebagai upaya Jepang menarik simpati rakyat Indonesia. 1 bulan sebelumnya, tepat 1 Maret 1945, badan ini sudah dibentuk dan mulai beroperasi dengan beranggotakan 67 orang.

Pembentukan badan penyelidikan sendiri dimaksudkan untuk mengawasi persiapan menjelang kemerdekaan. Dari catatan sejarah diketahui BPUPKI menjadi langkah lanjutan guna memenuhi janji Jepang di Dalat, Vietnam. Pada awalnya, janji Jepang memenuhi kemerdekaan Indonesia terkesan sangat rancu. Pasalnya, Perdana Menteri Jepang tak memberi batas waktu yang jelas.

Ia hanya menyebutkan akan memerdekakan Indonesia saat telah tercapai kemenangan Perang Asia Pasifik. Ketika itu, Jepang telah mengalami kekalahan dari Amerika diikuti dengan peristiwa bom di Nagasaki dan Hiroshima. Melihat kondisi tersebut, Soekarno, Hatta, dan pejuang kemerdekaan lainnya mendesak proklamasi sebagai bentuk kemerdekaan.

Hasil Sidang BPUPKI

Setelah resmi dibentuk, badan ini sempat menggelar 2 kali sidang resmi. Hasil sidang BPUPKI berupa rumusan lima dasar negara atau Pancasila. Diketahui, Pancasila merupakan usul dari Bung Karno pada masa sidang pertama. Sidang tersebut dilaksanakan selama 4 hari, mulai dari 28 Mei – 1 Juni. Pada tanggal 1 Juni, ide Pancasila muncul dari pidato Bung Karno di hadapan para anggota.

Untuk mengenang tanggal bersejarah itu, pemerintah memperingati 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Selain menghasilkan Pancasila, anggota badan persiapan juga merumuskan bentuk negara. Usulan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pun disepakati.

Guna melengkapi sistem pemerintahan, para anggota sepakat memusyawarahkan landasan hukum serta konstitusi negara. Usai masa sidang pertama, para anggota memasuki masa reses selama 1,5 bulan. Dalam jangka waktu tersebut, Bung Karno memutuskan membentuk Panitia Sembilan yang diketuai oleh dirinya sendiri. Panitia Sembilan bertugas mempertimbangkan usulan yang didapat pada masa sidang pertama.

Sidang kedua sendiri digelar pada 10 – 17 Juli 1945. Berbeda dari sidang pertama, sidang kedua lebih terfokus pada batas wilayah NKRI, sistem ekonomi keuangan, hingga rancangan Undang-Undang Dasar. Penulisan teks proklamasi pun sedikit dibahas dalam sidang kedua. Hasil keputusan menyatakan proklamasi akan disadur dari Piagam Jakarta, begitu pula dengan Undang-Undang Dasar.

Anggota BPUPKI

Anggota BPUPKI terdiri atas 67 orang yang diketuai oleh Dr. K.R.T (Kanjeng Raden Tumenggung) Radjiman Wedyodiningrat. Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yosio ditunjuk sebagai wakil ketua. Seluruh anggota badan ini berasal dari berbagai golongan dan daerah di tanah air. Pemilihan tersebut dimaksudkan menunjukkan keberagaman dan perwakilan setiap golongan dan memperjuangkan kemerdekaan.

Tak tanggung-tanggung, para anggota berasal dari partai dan non partai yang tengah berkuasa. Ada anggota yang mewakili golongan Islam, non pribumi, kerajaan, hingga bersenjata. Semuanya bersatu dalam badan persiapan dan melakukan musyawarah. Melalui wadah badan ini, suara-suara rakyat kecil pun didengarkan untuk membentuk NKRI yang pro terhadap rakyat.

Hal tersebut terlihat dari gagasan yang muncul pada sidang pertama dan kedua. Gagasan terkait bentuk negara, konstitusi, sampai landasan hukum pun diputuskan secara bersama-sama. Tak ada yang mau menang sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan kelompok tertentu. Menariknya, Pancasila sendiri pun sempat mengalami perubahan sebelum akhirnya disahkan.

Ketua BPUPKI

Nama Radjiman Wedyodiningrat tercatat sebagai Pahlawan Nasional. Sosok berjasa ini memiliki sepak terjang mengagumkan sebagai Ketua BPUPKI sekaligus dokter. Di usia muda, ia berhasil meraih gelar dokter dan Master of Art. Bahkan di tahun 1914, ia terpilih sebagai ketua Boedi Utomo. Radjiman sendiri diketahui turut berperan dalam pendirian organisasi Boedi Utomo.

Selama memimpin Boedi Utomo, Radjiman melakukan satu manuver luar biasa. Ia mengusulkan pembentukan milisi rakyat yang berkedudukan di setiap daerah. Atas usul tersebut, Belanda membentuk Volksraad. Tak cuma itu, upaya Radjiman pun terlihat nyata dan jelas saat sidang badan persiapan pertama di Gedung Pancasila.

Saat itu, Radjiman mempertanyakan apa dasar negara bila meraih kemerdekaan. Pertanyaan tersebut dijawab tegas oleh Bung Karno dengan Pancasila. Jawaban tersebut dicatat rapi oleh Radjiman dan dibukukan sebagai pengantar Pancasila. Buku ini baru ditemukan dan menjadi catatan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

Kiprah Radjiman dalam pemerintahan Indonesia tak berhenti di badan persiapan saja. Pada tahun 1950, Radjiman terpilih sebagai pemimpin sidang pleno. Tugas ini diembannya setelah berhasil menjadi anggota DPR. Selang dua tahun setelah menjabat, Radjiman meninggal di Ngawi. Sebelum meninggal, Radjiman juga mengabdikan diri di Ngawi untuk menyelamatkan pasien dari wabah pes.

Tugas BPUPKI

Sebagai badan persiapan kemerdekaan, tugas BPUPKI tentu sangat jelas. Walaupun pembentukan diinisiasi oleh Jepang, badan ini mengemban tugas mulia dalam merancang dan merumuskan konstitusi negara. Setidaknya ada 5 tugas penting dan utama yang menjadi tanggung jawab dari seluruh anggota. Satu diantaranya membahas dasar negara sebelum proklamasi kemerdekaan dilakukan.

Pembahasan terkait dasar negara dilakukan pada sidang pertama yang digelar di Gedung Pancasila. Selain membentuk dasar negara, para anggota juga bertugas menyelidiki dan mempelajari seluruh hal terkait pembentukan negara. Apa saja yang harus direncanakan dan diputuskan segera mungkin? Dalam melaksanakan tugas dibentuk pula kelompok-kelompok kecil yang bertugas saling mengawasi.

Jelang proklamasi, badan ini sempat reses selama 1,5 bulan. Keputusan reses sendiri untuk mematangkan rumusan dasar negara dan hukum dalam kepanitiaan kecil, yakni Panitia Sembilan. Pada sidang kedua, rencana matang tersebut disampaikan, termasuk mengusulkan isi dari teks proklamasi. Sepanjang masa tugas para anggotanya, badan ini memberikan sumbangsih sangat besar.

Salah satu hasil rumusan yang paling teringat dan membekas tentu saja Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila terus mempersatukan bangsa Indonesia dalam setiap konflik. Tak cuma itu, Pancasila pun menjadi dasar hukum dalam setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah. Rakyat Indonesia merasa memiliki pegangan yang kuat dengan berasaskan pada Pancasila.

Pembentukan BPUPKI

Pembentukan BPUPKI terbilang sangat singkat, yakni sekitar 5 bulan saja. Setelah berhasil melaksanakan tugasnya, badan ini dibubarkan dan digantikan dengan PPKI. Seperti yang kita tahu, badan penyelidikan hanya bertugas merancang Undang-Undang Dasar. Tugas merancang batang serta meresmikan Undang-Undang dasar menjadi kewajiban PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Meskipun bertugas hanya 5 bulan, badan ini punya andil besar dalam sejarah Indonesia. Selain seluruh anggotanya yang mewakili tiap golongan dan daerah, badan penyelidikan pula yang mencetuskan cikal bakal NKRI. Ide cemerlang tersebut akhirnya menyatukan seluruh daerah di tanah air, walaupun sempat dikuasai oleh penjajah.

Saat pertama kali dibentuk, badan penyelidik memang dibentuk untuk dua daerah saja, yakni Pulau Jawa dan Sumatera. Ini dikarenakan kekuasaan kedua wilayah berada dibawah kekuasaan Komando AD ke-16. Sementara wilayah lainnya berada dibawah kekuasaan komando AD 25 dan Angkatan Laut.

Selama 5 bulan aktif, badan penyelidik berhasil menggelar 2 sidang serta pertemuan-pertemuan. Pertemuan tidak resmi di kalangan kepanitiaan kecil dilakukan untuk merundingkan hasil sidang pertama dan kedua. Tugas panitia kecil tak jauh berbeda dengan badan penyelidik, namun jauh lebih fokus pada persiapan.

Sejarah BPUPKI

Dari catatan sejarah diketahui sejarah BPUPKI dimulai saat kejatuhan kekuasaan Jepang oleh sekutu. Peristiwa ini sebagai imbas kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang kalah dari Amerika Serikat usai terjadinya bom Nagasaki dan Hiroshima pada 6 dan 9 Agustus 1945. Kekalahan Jepang mendesak Soekarno dan Hatta untuk membacakan teks proklamasi.

Setahun sebelum peristiwa bersejarah ini, tepatnya pada 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso telah menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sayangnya, Perdana Menteri Jepang tersebut tak memberi tenggat waktu pasti. Demi menagih janji tersebut, 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat terbang ke Dalat, Vietnam.

Mereka bermaksud menemui Jenderal Terauchi yang diperintahkan menjaga kekuasaan di sekitar wilayah tersebut. Sekembalinya Soekarno dan Hatta, mereka memutuskan melakukan persiapan kemerdekaan dan menyusun naskah proklamasi. Pada saat itu, badan penyelidik telah selesai melaksanakan tugas mereka di bulan Juli.

Susunan Organisasi BPUPKI

Secara tertulis, susunan organisasi BPUPKI diisi oleh 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Keikutsertaan orang Jepang dalam susunan organisasi hanya sebatas anggota pasif. Mereka tak memiliki hak untuk bersuara atau mengeluarkan pendapat. Keanggotaan mereka sebatas mengawasi persiapan yang telah dilakukan oleh Indonesia menuju kemerdekaan.

Untuk jabatan penting tetap diisi oleh orang Indonesia, seperti ketua dan wakil ketua. Posisi ketua dipegang oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Sedangkan wakil ketua diisi oleh Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yosio. Selain menjabat sebagai wakil ketua, Raden Pandji juga ditunjuk sebagai Kepala Kantor Tata Usaha atau kesekretariatan.

Enam puluh anggota yang berasal dari Indonesia mewakili berbagai golongan dan daerah. Beberapa diantaranya adalah Ki Hajar Dewantara, KH Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, AA Maramis, dan Mohammad Yamin. Tak cuma kelima orang ini, ada beberapa tokoh pejuang kemerdekaan lainnya yang berperan aktif.

Tujuan BPUPKI

Tujuan BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang tak terlepas dari kepentingan. Saat itu, Jepang memanfaatkan sisa-sisa kekuasaan untuk menarik simpati dan perhatian rakyat. Peresmian badan inipun sengaja dilakukan pada hari yang sama dengan perayaan hari kelahiran Kaisar Hirohito. Kekalahan Jepang pada perang dunia kedua memberi imbas luas, baik bagi Indonesia maupun Jepang sendiri.

Politik kekuasaan di tanah jajahan seperti ini memang lazim dilakukan oleh penjajah pada masa tersebut. Tak cuma Jepang saja yang melakukannya, Belanda pun sempat menggunakan taktik yang sama. Mengapa Jepang menjanjikan kemerdekaan di saat tengah terdesak? Selama masa penjajahan, Jepang membaca karakter dan keinginan terbesar rakyat Indonesia.

Seperti yang diketahui, Indonesia telah lama berada dibawah kekuasaan penjajah. Sebelum Jepang hadir, Belanda telah lebih dahulu merampas kemerdekaan rakyat. Membaca keinginan tersebut, Jepang rupanya tak ingin tinggal diam. Mereka hadir sebagai saudara jauh yang ingin membantu Indonesia merdeka. Malang, Jepang ternyata punya niat terselubung untuk menguasai Indonesia.

Selama 3,5 tahun masa penjajahan, Jepang bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa Indonesia. Hal inilah yang menyulut semangat perlawanan rakyat untuk mengupayakan kemerdekaan. Janji kemerdekaan dari Jepang dinilai tak begitu memuaskan, sebab tak ada bukti konkret.

Pembentukan badan persiapan sendiri merupakan taktik politik kekuasaan Jepang untuk mengembalikan kekuasaannya. Celah ini dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan oleh rakyat Indonesia.

Pengertian BPUPKI

Secara harfiah, pengertian BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chōsa-kai adalah badan resmi yang didirikan oleh pemerintah Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan penyelidikan usaha dipimpin langsung oleh orang Indonesia, yakni Radjiman Wedyodiningrat. Tujuan pembentukan badan ini adalah untuk menyelidiki seluruh usaha persiapan kemerdekaan.

Dokuritsu Junbi Chosa-kai dibawah komando AD ke-25 dan 16. Kedua komando ini memegang kuasa di wilayah Sumatera dan Jawa serta Madura. Wilayah lain yang berada dibawah komando AL tidak membentuk badan persiapan yang sama. Meskipun begitu, badan persiapan tetap bekerja mempelajari dan menyelidiki usaha persiapan tanpa memandang batas wilayah.

Pembentukan Dokuritsu Junbi Chosa-kai tak sesuai harapan. Keinginan untuk meredam pemberontakan di tanah jajahan, berakhir sebaliknya. Keadaan Nippon atau Jepang yang kian terdesak sekutu pun menambah masalah tersendiri. Di Jepang, sidang parlemen terbatas pun digelar untuk mencari solusi akan kekalahan perang.

Kondisi benar-benar tak kondusif saat itu. Kaisar Koiso yang baru saja menjabat selama 3 bulan pun merasakan dampaknya. Ia harus memutar otak untuk mempertahankan kekuasaan sekaligus meredakan masalah internal di Jepang. Janji kemerdekaan dan pembentukan badan persiapan merupakan ide Koiso.

Kepanjangan BPUPKI

Kepanjangan BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Dalam bahasa Jepang, badan ini disebut Dokuritsu Junbi Chosa-kai. Pembentukan badan ini dilatarbelakangi kondisi pasca Perang Dunia II. Dalam perang tersebut, Jepang mengalami kekalahan bertubi-tubi dan di berbagai tempat.

Guna memulihkan kondisi, pemerintah Jepang memutuskan mencari simpati dan dukungan dari negara jajahan. Harapan untuk menghadang dan menahan laju serangan sekutu ternyata tak cukup berhasil. Pada kenyataannya, Jepang tetap mengalami kekalahan dan harus mengaku tunduk pada sekutu. Kekalahan Jepang menyebabkan ketidakpercayaan dan kehilangan simpati dari negara jajahan.

Indonesia merupakan salah satu negara jajahan yang mencoba lepas saat Jepang kalah. Upaya tersebut direalisasikan lewat proklamasi, yakni pernyataan kemerdekaan dari rakyat. Janji kemerdekaan yang sebelumnya diucapkan pemerintah Jepang pun sudah tak dihiraukan oleh Indonesia. Pasalnya, pemerintah Jepang seolah mengelak saat kondisinya makin terdesak.

Perbedaan BPUPKI dan PPKI

Perbedaan BPUPKI dan PPKI terletak pada tugas dan jumlah anggota. Jika badan penyelidik terdiri atas 65 orang, PPKI hanya beranggotakan 21 orang.  Para anggota berasal dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan Tionghoa. Adapun rincian para anggota adalah 12 orang dari Jawa, 2 orang dari Sulawesi, 3 orang dari Sumatera, dan 1 orang dari perwakilan lainnya.

Pembentukan PPKI dilakukan pada tanggal 7 Agustus 1945 setelah badan penyelidik dibubarkan. PPKI atau Dokuritsu Junbi Linkai ditugaskan untuk melanjutkan tugas badan penyelidik. Tugas utamanya yakni mengurus seluruh perkara berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Di samping itu, PPKI pun bertugas merancang batang tubuh Undang-Undang Dasar serta meresmikannya.

Sebagai panitia persiapan, PPKI tentu memegang tanggung jawab besar. Tak hanya terkait administrasi, namun juga ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan baru dibutuhkan sebelum Indonesia resmi merdeka. Tokoh penting yang mengemban tugas dan terlibat dalam PPKI adalah Soekarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, hingga Ki Hajar Dewantara.

Kalau badan penyelidik diresmikan langsung oleh Kaisar Koiso, PPKI justru diresmikan oleh Jenderal Terauchi. Terauchi merupakan pemimpin komando wilayah Dalat, Vietnam. Peresmian dilakukan di Dalat, saat Soekarno, Mohammad Hatta dan Radjiman Wedyoningrat dipanggil kesana. Ketiga orang tersebut terbang langsung dari Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1945.