Contoh Surat Keberatan Atas Tanah

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, atau biasa disingkat sebagai BPHTB, merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh setiap orang yang ingin membeli atau merubah kepemilikan atas tanah dan bangunan di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah memerlukan sebuah surat yang menerangkan bahwa pembayaran pajak telah dilakukan, dan surat tersebut disebut dengan materai. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan, salah satunya adalah membayar BPHTB serta materai 6000. Berikut penjelasannya.

Apa itu BPHTB?

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas peralihan hak atas tanah dan atau atas bangunan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum tertentu. Pajak ini diberlakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku di setiap provinsi. BPHTB sendiri dikenakan pada saat terjadinya peralihan hak, baik itu untuk tujuan jual beli, hibah, maupun warisan.

Mengapa harus membayar BPHTB?

Pembayaran BPHTB diperlukan untuk membebaskan hak milik atas tanah dan bangunan yang akan dipindahkan dari pemilik lama kepada pemilik baru. Dalam hal ini, pemerintah akan mengeluarkan Surat Pemindahan Hak Milik (SHPM) kepada pemilik baru setelah pembayaran BPHTB dilakukan.

Kapan harus membayar BPHTB?

BPHTB harus dibayar paling lambat 30 hari sejak terjadinya peralihan hak. Apabila melebihi batas waktu tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.

Dimana harus membayar BPHTB?

Pembayaran BPHTB dapat dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah (BPD) setempat, yang biasanya berada di kantor kecamatan atau di pusat pelayanan pajak (P2KP). Selain itu, pembayaran BPHTB dapat dilakukan secara online melalui website yang disediakan oleh pemerintah.

Kelebihan membayar BPHTB

Dengan membayar BPHTB, maka kita dapat memiliki Surat Pemindahan Hak Milik yang resmi dari pemerintah. Surat tersebut berfungsi sebagai bukti sah bahwa kita telah memiliki hak atas tanah dan bangunan yang bersangkutan. Selain itu, dengan pembayaran yang tepat, pembeli atau pemilik baru tidak perlu khawatir akan adanya masalah hukum di kemudian hari.

Kekurangan membayar BPHTB

Kekurangan membayar BPHTB adalah akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan apabila pembayaran dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan. Selain itu, apabila tidak membayar BPHTB, maka kita tidak dapat memiliki Surat Pemindahan Hak Milik yang resmi dari pemerintah. Hal tersebut dapat memberikan risiko adanya masalah hukum di kemudian hari.

Bagaimana cara membayar BPHTB?

Cara membayar BPHTB yang pertama adalah dengan datang langsung ke kantor Badan Pendapatan Daerah (BPD) setempat. Biasanya, petugas akan memberikan formulir yang harus diisi dengan lengkap sebelum membayar pajak. Selanjutnya, kita dapat membayar pajak tersebut melalui teller atau melalui mesin ATM yang tersedia di lokasi.

Cara kedua adalah dengan membayar melalui pusat pelayanan pajak (P2KP). Cara ini dapat dilakukan jika kita berada di daerah yang cukup jauh dari kantor Badan Pendapatan Daerah (BPD) setempat. Pembayaran melalui P2KP dapat dilakukan dengan cara transfer melalui bank yang bekerja sama dengan pemerintah.

Cara ketiga adalah dengan membayar BPHTB secara online melalui website yang disediakan oleh pemerintah. Pembayaran secara online ini cukup mudah dan cepat dilakukan. Kita hanya perlu memasukkan nomor surat perintah bayar (SPB) serta melakukan transfer melalui bank yang bekerja sama dengan pemerintah.

Contoh Surat Keberatan Mengeluarkan NPWP Perusahaan untuk KPR

Dalam hal pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), salah satu dokumen yang dibutuhkan adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan tempat kita bekerja. Namun, dalam beberapa kasus, perusahaan tidak dapat memberikan NPWP tersebut karena alasan tertentu. Berikut contoh surat keberatan yang dapat disampaikan kepada pihak bank.

Contoh Surat Keberatan Mengeluarkan NPWP Perusahaan untuk KPR

Apa itu NPWP?
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor identitas wajib pajak yang digunakan dalam pelaporan pajak. Setiap orang atau badan hukum yang memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP.

Mengapa perusahaan tidak memberikan NPWP?
Terkadang, perusahaan tidak dapat memberikan NPWP karena masih dalam proses pembuatan atau karena alasan lainnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh karyawan yang bersangkutan.

Kapan harus memiliki NPWP?
Setiap orang atau badan hukum yang memiliki penghasilan wajib membayar pajak dan memiliki NPWP. Oleh karena itu, setiap karyawan diwajibkan memiliki NPWP.

Dimana harus membuat NPWP?
NPWP dapat dibuat melalui kantor pajak terdekat atau melalui website yang disediakan oleh pemerintah.

Kelebihan memiliki NPWP
Dengan memiliki NPWP, kita dapat memberikan informasi yang akurat tentang penghasilan kita kepada pihak bank atau institusi lainnya. Selain itu, memiliki NPWP juga dapat memberikan kemudahan dalam mengurus administrasi pajak.

Kekurangan tidak memiliki NPWP
Tidak memiliki NPWP dapat mempengaruhi pengajuan KPR karena bank atau institusi lainnya membutuhkan data dan informasi yang lengkap dari calon debiturnya.

Bagaimana cara meminta surat keberatan kepada pihak perusahaan?
Cara meminta surat keberatan kepada pihak perusahaan adalah dengan menuliskan surat resmi yang berisi permintaan untuk memperoleh surat keberatan karena perusahaan tidak dapat memberikan NPWP. Selain itu, perlu menambahkan alasan mengapa NPWP tidak dapat diberikan.

Contoh surat keberatan tersebut dapat disampaikan kepada pihak perusahaan melalui email atau dengan kotak pos. Hal tersebut dapat membantu dalam mempercepat proses pengajuan KPR.