PPKI

Upaya persiapan kemerdekaan Indonesia digagas oleh PPKI. Panitia persiapan ini bertugas melanjutkan tugas BPUPKI sebelumnya. Seperti yang kita tahu, BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) merampungkan beberapa tugas penting. Satu diantaranya menentukan konstitusi dan dasar hukum negara Indonesia.

Dibawah komando Radjiman Wedyodiningrat, BPUPKI merumuskan Pancasila atau lima dasar negara. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Ir. Soekarno pada sidang pertama BPUPKI di Gedung Pancasila. Pemberian nama Gedung Pancasila pun didasarkan pada peristiwa bersejarah tersebut. Walaupun hanya menggelar 2 kali sidang umum selama dibentuk, BPUPKI ternyata memberi sumbangsih besar terhadap negara.

Usai tugas utamanya selesai, BPUPKI langsung dibubarkan dan digantikan dengan panitia persiapan. Tugas dan sumbangsih panitia persiapan tak kalah menarik untuk diulas. Pasalnya, kinerja panitia persiapan berdampak besar dan bisa kita rasakan saat ini. Untuk mengenal lebih jauh tugas, keanggotaan, serta gelaran sidang panitia persiapan, berikut kita bahas satu per satu.

Hasil Sidang PPKI

Jika BPUPKI mengadakan sidang sebelum kemerdekaan, berbeda dengan panitia persiapan. Ini disebabkan oleh pembentukan panitia yang baru diresmikan pada 9 Agustus 1945. Saat itu, Soekarno dan Hatta tengah menemui Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam. Upaya ini dilakukan guna menagih janji Jepang atas kemerdekaan Indonesia.

Meskipun dibentuk beberapa hari sebelum kemerdekaan, sidang pertama kepanitiaan baru digelar pada 18 Agustus 1945. Tepat sehari setelah proklamasi, 21 anggota panitia membahas landasan konstitusional. Sidang dibuka oleh Ir. Soekarno yang menegaskan untuk memaksimalkan waktu dan membahas hal-hal besar daripada detail kecil.

Sesuai harapan Soekarno, sidang hanya berlangsung selama 2 jam saja. Adapun hasil sidang PPKI di hari pertama menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Panitia sepakat membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum membentuk MPR dan DPR.

Pada hari kedua, sidang lebih difokuskan pada pembagian wilayah dan tugas kementerian. Ide membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) pun muncul di 19 Agustus 1945 tersebut. Dari musyawarah yang dilakukan, diputuskan membagi Indonesia ke dalam 8 wilayah serta menugaskan gubernur untuk memimpin. Untuk membantu tugas Presiden, 12 kementerian pun diberi amanat tersebut.

Selang 3 hari, sidang ketiga digelar untuk membahas KNIP, BKR, serta pembentukan PNI. Jika pada hari pertama pembahasan terkait KNIP dan BKR belum detail, tak begitu pada 22 Agustus 1945. Panitia membahas bentuk komite, sistem keamanan, hingga aturan partai. Diketahui, PNI (Partai Nasional Indonesia) menjadi satu-satunya partai yang diakui pemerintah di awal kemerdekaan.

Anggota PPKI

Jumlah anggota PPKI tak sebanyak BPUPKI yang mencapai 67 orang. Panitia persiapan hanya beranggotakan 21 orang yang sebagian besar tergabung dalam BPUPKI. Dua puluh satu orang tersebut adalah Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, Otto Iskandardinata, Prof. Dr. Soepomo, R.P Soeroso, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Abdoel Wachid Hasjim, Dr. Mohammad Amir, A.A Hamidhan, Drs. Yap Tjwan Bing, I Goesti Ketoet Poedja, Teuku Mohammad Hasan, Abdoel Kadir, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Andi Pangerang, Abdul Abbas, Pangeran Soerjohamidjojo, GSSJ Ratulangi, Pangeran Poerbojo, dan Johannes Latuharhary.

Para anggota berasal dari latar belakang dan mewakili wilayah yang berbeda. Dua belas orang berasal dari Jawa, 2 orang Sulawesi, 3 orang Sumatera, 1 orang Nusa Tenggara, 1 orang Maluku, 1 orang Kalimantan, dan 1 perwakilan etnis Tionghoa. Bila dilihat kembali, anggota-anggota panitia memiliki sudut pandang berbeda, sehingga menghasilkan ide-ide cemerlang terkait konstitusi dan landasan negara.

Mengingat panitia persiapan dibentuk oleh Jepang, keanggotaannya tentu dibawah pengawasan kaisar. Namun tanpa diketahui Jepang, ada penambahan 6 orang ke dalam susunan kepanitiaan. Mereka adalah Kasman Singodimendjo, Achmad Soebardjo, Iwa Koesoemasoemantri, Sayuti Melik, Ki Hajar Dewantara, dan R.A.A Wiranatakoesoema.

Ketua PPKI

Dalam mengemban tugas dan amanahnya, panitia persiapan dipimpin oleh Ir. Soekarno. Ketua PPKI yang terbukti memiliki kharisma dan jiwa kepemimpinan luar biasa. Berbagai keputusan dan gerakan yang dilakukan Soekarno berhasil membawa Indonesia pada kemerdekaan. Tak cuma itu, kemampuan Soekarno dalam negosiasi pun patut diacungi jempol.

Upaya konsolidasi yang dilakukan Soekarno berhasil meyakinkan rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan serta pembentukan NKRI. Dibalik keberhasilan tersebut, tentu ada tokoh-tokoh berjasa lainnya yang membantu. Para pahlawan nasional dan revolusi juga punya andil besar dalam mewujudkan cita-cita mulia rakyat Indonesia tersebut.

Ini dapat dilihat dari gerakan bawah yang tetap dilakukan Amir Sjarifudin dan Sutan Syahrir dalam menumpas Belanda. Walaupun mereka mendukung Soekarno, keduanya menganggap Jepang bukanlah musuh yang bisa diberi hati. Menurut Amir dan Syahrir, Jepang membawa paham fasis yang berbahaya bagi Indonesia.

Perbedaan pandangan terkait Jepang tak membuat hubungan diantara tokoh penting bermasalah. Mereka justru saling mendukung dan membantu dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Seluruh pihak saling bahu-membahu mengalahkan sekutu. Poin ini sangat penting diingat dan dicatat sebagai gerakan nasional dari seluruh pejuang bangsa.

Tugas PPKI

Tugas PPKI yang paling utama adalah melanjutkan tugas BPUPKI sebelumnya. Kalau BPUPKI hanya merancang dan merumuskan landasan falsafah, panitia persiapan mengemban tugas cukup berat. Selain memastikan seluruh persiapan terkait pembentukan konstitusi negara berjalan lancar, organisasi ini juga bertanggung jawab terhadap rakyat.

Para panitia didesak untuk meyakinkan rakyat atas kemerdekaan Indonesia. Selama perjuangan menuju kemerdekaan. sudah banyak janji sekutu yang menyakiti dan mematahkan kepercayaan rakyat. Oleh sebab itu, tanggung jawab meyakinkan rakyat jatuh ke pundak para anggota panitia persiapan. Anggota diminta konsisten menjalankan kewajiban tersebut dan memberi bukti.

Melihat kondisi yang kurang kondusif di kubu pemerintah Jepang, tentu persiapan kemerdekaan pun tak mudah. Petinggi negara tak bisa mengambil langkah gegabah untuk memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Apalagi menjalankan tugas dan hak negara secara penuh di masa transisi atau peralihan kekuasaan.

Ada begitu banyak hal yang harus dipersiapkan untuk menjalankan konstitusi. Sebuah negara harus memiliki landasan hukum dan falsafah yang jelas. Pemilihan pemimpin pun jadi tonggak utama untuk membawa negara ke arah lebih baik. Alasan ini yang menuntun para anggota organisasi untuk mengambil langkah tegas dan cepat dalam pemilihan presiden maupun wakil presiden.

Pembentukan PPKI

Pembentukan PPKI bukan tanpa alasan bila melihat sejarah. Setelah masa dan tugas BPUPKI selesai, kepanitiaan ini diresmikan. Sebagai panitia persiapan, panitia tak lagi menyelidik dan mengawasi hal-hal terkait kemerdekaan. Mereka justru bekerja untuk mempersiapkan dan mengisi kemerdekaan sesuai arah dan tujuan pembentukan NKRI.

Meskipun sejarah organisasi ini tak serumit BPUPKI, keberadaannya tetap saja penting. Bahkan panitia ini pula cikal bakal terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR di kemudian hari. Dengan konsep dan alur tugas yang sama, MPR maupun panitia persiapan memiliki tanggung jawab penuh dalam pemerintahan.

Salah satu tugas berat yang diembannya tentu berkaitan dengan sistem pemerintahan. Para anggota benar-benar mengerahkan seluruh kemampuan dan usaha untuk memastikan sistem pemerintahan berjalan baik. Adanya pembagian wilayah, tugas, dan sistem keamanan diharapkan mampu membantu terjalinnya konstitusi negara yang baik.

Sejarah PPKI

Sejarah PPKI dimulai sejak pertemuan Soekarno, Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat dengan Jenderal Terauchi. Izin peresmian diberikan langsung oleh Terauchi dalam pertemuan tertutup di Dalat, Vietnam. Peresmian panitia persiapan atau Dokuritsu Junbi Inkai diketahui terjadi pada tanggal 7 Agustus 1945.

Berdirinya panitia persiapan bisa dikatakan sebagai upaya Jepang menghambat kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, pemerintah Jepang merasa BPUPKI terlalu cepat merumuskan dan mempersiapkan kemerdekaan. Di saat bersamaan, Jepang tengah terdesak oleh sekutu dan kalah dalam berbagai perang di dunia.

Pada awalnya, pembentukan BPUPKI hanya pengalihan dari kekalahan Jepang. Jenderal Koiso menganggap BPUPKI akan mengembalikan simpati dan kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Di sisi lain, Indonesia justru melihat peluang besar untuk mewujudkan kemerdekaan dalam waktu singkat. Hal inilah yang memicu keresahan pihak Jepang di tengah kekalahan bertubi-tubi.

Dalam menjalankan tugasnya pun, PPKI menggelar 3 sidang sebelum dibubarkan. Terhitung sejak 29 Agustus 1945, tugas panitia persiapan dianggap selesai. Pembubaran panitia persiapan pun langsung digantikan dengan pembentukan Komite Nasional Indonesia. Pelantikan anggota KNIP mengawali tugas baru dan arah pemerintahan Indonesia.

Kepanjangan PPKI

Dari awal, kita sudah membahas kepanjangan PPKI, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini merupakan kepanjangan tangan dari BPUPKI yang telah menyelesaikan tugas dalam mengawasi dan menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan. Tugas dan tanggung jawab kedua organisasi sebenarnya tak jauh berbeda, yakni persiapan kemerdekaan.

Hanya saja ada satu tugas penting yang dibebankan ke anggota organisasi ini, yaitu meyakinkan rakyat. Kedengarannya mungkin sepele, mengingat rakyat pun menginginkan kemerdekaan dan bebas dari penjajahan. Pada kenyataannya, mewujudkan kemerdekaan tak semudah yang dibayangkan. Rakyat tak sepenuhnya percaya kalau kemerdekaan benar-benar di depan mata.

Ada banyak alasan dibalik sulitnya meyakinkan rakyat saat itu. Pertama, minimnya media informasi yang bisa menyampaikan berita secara luas. Kedua, janji pemerintah Jepang yang sudah berlangsung lama, yakni sejak 1944. Sebelumnya, Jepang memang memberikan kemerdekaan kepada beberapa negara jajahannya, tetapi Indonesia belum melihat realisasi tersebut di dalam negeri.

Hal ini tentu memicu segelintir golongan lebih yakin untuk berperang daripada menunggu uluran tangan dan realisasi janji Jepang. Bahkan saat terjadi pertemuan antara Soekarno dan Terauchi, para pejuang rakyat masih bergerilya di beberapa daerah. Gerakan bawah tanah pun gencar dilakukan untuk mencapai kemerdekaan sesungguhnya.

Perbedaan PPKI dan BPUPKI

Perlu diketahui, perbedaan PPKI dan BPUPKI tak hanya terletak pada nama. Ada beberapa perbedaan mendasar dari kedua organisasi ini. Salah satu perbedaan tersebut adalah tugas yang dimiliki dari masing-masing organisasi. Kalau BPUPKI mempersiapkan hal-hal terkait kemerdekaan, termasuk tata kelola negara, panitia persiapan tak demikian.

Panitia persiapan memang berfokus melanjutkan tugas BPUPKI, namun dituntut mengurus masalah pemindahan kekuasaan. Kursi kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah Jepang harus berpindah tangan ke Indonesia. Di samping itu, keduanya punya peranan penting dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk perumusan naskah, ini dilakukan oleh BPUPKI selama persidangan. Sementara pengesahan dilakukan langsung oleh panitia persiapan. Jumlah keanggotaan dari kedua organisasi juga sangat berbeda. BPUPKI diisi oleh 67 orang dengan keikutsertaan pihak Jepang, sedangkan panitia persiapan beranggotakan 21 orang yang berasal dari Indonesia. Para anggota panitia persiapan merupakan tokoh utama dari gerakan nasional.

Bukan hanya perbedaan yang telah disebutkan sebelumnya, BPUPKI dan panitia persiapan punya istilah berbeda dalam bahasa Jepang. BPUPKI dikenal dengan Dokuritsu Junbi Chosa-kai, sedangkan panitia persiapan disebut Dokuritsu Junbi Iikai. Ketua dari kedua organisasi juga beda, yakni Ir. Soekarno untuk panitia persiapan dan Radjiman Wedyodiningrat pada BPUPKI.

Susunan Organisasi PPKI

Pembagian tugas diantara 21 anggota panitia persiapan dapat terlihat dari susunan organisasi. Sederhananya, susunan organisasi PPKI terdiri atas ketua, wakil ketua, penasihat, dan anggota. Posisi ketua diisi oleh Ir. Soekarno atau Bung Karno. Drs. Mohammad Hatta menempati posisi wakil ketua. Selain kedua orang tersebut, 19 orang lainnya dipercaya sebagai anggota organisasi.

Tak cuma 21 orang ini, ada tambahan 6 orang lain yang diminta menjadi anggota dan penasihat. Untuk penasihat, Achmad Soebardjo diminta langsung oleh seluruh anggota. Lima orang lain yang bergabung sebagai anggota adalah Sayuti Melik, Ki Hajar Dewantara, R.A.A Wiranatakoesoema, Kasman Singodimedjo, dan Iwa Koesoemasoemantri.

Beberapa anggota organisasi akhirnya diamanahi tugas sebagai gubernur serta menteri. Bahkan gelar pahlawan nasional pun diberikan sebagai bentuk penghargaan. Ini dimaksudkan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan dalam sejarah Indonesia. Nama-nama pahlawan juga diabadikan sebagai nama jalan maupun gedung di Indonesia.

Tujuan PPKI

Tujuan PPKI tentu tak terlepas dari tugas yang diembannya. Sebagai sebuah organisasi, pembentukan panitia persiapan punya visi dan misi yang jelas. Dari awal, panitia persiapan menggantikan tugas yang telah dipercayakan kepada BPUPKI. Diresmikan di tahun yang sama, BPUPKI dan panitia persiapan punya tantangan yang berbeda.

BPUPKI sendiri diresmikan pada tanggal 1 Maret 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan. Sementara PPKI hadir untuk melanjutkan tugas tersebut dan merancang sistem ketatanegaraan. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pembukaan UUD 1945 baru dilakukan saat sidang pertama panitia persiapan di tanggal 18 Agustus 1945.

Sebelum sidang pertama, panitia persiapan ditugaskan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Didesak oleh segala pihak, terutama rakyat, panitia persiapan pun memberi sudut pandang kepada Soekarno. Walaupun menduduki jabatan sebagai ketua panitia persiapan, Soekarno punya pertimbangan tersendiri untuk tak gegabah.

Pasalnya, sehari sebelum proklamasi, Soekarno mendapat tanggapan tak menyenangkan dari petinggi Jepang di Jakarta. Jepang belum mengizinkan proklamasi, mengingat kondisi pemerintahan yang tak kondusif. Demi meredam hal tersebut, Soekarno memberi penjelasan kepada golongan tua dan muda. Ini justru memicu desakan keras untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa izin Jepang sekalipun.

Pengertian PPKI

Secara harfiah, pengertian PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah organisasi non pemerintahan. Saat dibentuk, panitia tak berafiliasi dengan pemerintah Jepang sedikitpun. Pemilihan anggota pun dilakukan oleh tokoh gerakan nasional. Seluruh anggota benar-benar orang Indonesia yang terlibat langsung dalam persiapan kemerdekaan sejak awal.

Sistem organisasi dan keanggotaan panitia persiapan dicontoh untuk membentuk MPR dan DPR. Dengan sistem musyawarah untuk mencapai mufakat, organisasi ini menghasilkan berbagai keputusan hebat. Tokoh-tokoh yang terlibat pun sengaja dipilih dari latar belakang dan pemikiran yang berbeda. Tujuannya agar memberikan ide dan gagasan yang beragam untuk membentuk sistem ketatanegaraan.

Masa tugas panitia persiapan pun terhitung singkat, bahkan jauh lebih singkat daripada BPUPKI. Panitia persiapan dibentuk pada 7 Agustus dan dibubarkan pada 29 Agustus 1945. Tak sampai satu bulan, panitia persiapan ternyata menunjukkan kinerja optimal. Kerja nyata panitia persiapan dapat dirasakan sampai sekarang, walau memanfaatkan waktu sangat singkat. Itulah berbagai ulasan tentang panitia yang dibentuk sebelum masa kemerdekaan NKRI dan sangat banyak memberikan kontribusi untuk kemerdekaan Indonesia yang saat ini bisa kita rasakan.